oleh

10 Kepala Desa dan Oknum Camat di Periksa Bawaslu Bone, Terkait Kampanye Lewat Video

-Pemilu-1.532 views
Media Sosial
Foto : 10 Kepala Desa dan satu Oknum Camat Diperiksa di Kantor Bawaslu Bone, Rabu (26/02/2019) terkait video viral mendukung Capres cawapres no urut 1 Jokowi-Ma’ruf.

 

Barru Pos Bone– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone memeriksa oknum camat dan kepala desa di Kabupaten Bone videonya tersebar mendukung salah satu calon Presiden RI pada Pilpres 2019.

Camat yang diperiksa yakni Camat Ajangale Andi Mappangara.

Selain itu, ada 10 kepala desa yang ada di video tersebut juga dimintai keterangan.

Pemeriksaan berlangsung di Kantor Bawaslu Bone, Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone, Selasa (26/2/2019).

Juru bicara pimpinan Bawaslu Bone Alwi menuturkan pihaknya melakukan pemeriksaan secara maraton kepada oknum camat dan kades Ajangale.

“Kita panggil hari ini klarifikasi terkait video yang beredar yakni Camat Ajangale, kemudian kepala desa yang kami periksa secara bergantian,” kata Alwi kepada wartawan

di sela-sela pemeriksaan di Kantor Bawaslu Bone, siang.

“Kita targetkan hari ini selesai semua memberikan klarifikasi,” kata Alwi didampingi pimpinan Bawaslu Bone lainnya, Maming Genda, M Ridwan Huzaefah, Hj Jumria.

Video Oknum camat dan 10 Kepala Desa Kampayekan Capres no urut 1 yang viral di media sosial yakni Camat Ajangale Kabupaten Bone Andi Mappangara.

Dalam video berdurasi 13 detik itu, A Mappangara bersama sejumlah kepala desa (kades) di Ajangale mendeklarasikan dukungan kepada paslon presiden petahana itu.

“Camat Ajangale Kabupaten Bone bersama seluruh kepala desa dan lurah se-kecamatan Ajangale mendukung Jokowi Maruf Amin,” kata mantan Sekretaris Satpol PP ini.

Padahal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, memuat penegasan bahwa dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, dan Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya.

Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Juga:  KPU Barru Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu 2019 Berbasis Komunitas

“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.(***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed