oleh

Seminar Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut

-Makassar-1.643 views
Media Sosial

Makassar, Barrupos – Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut VI (Danlantamal VI) Makassar, Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono S.Hm, M.Tr (Han)., menghadiri seminar Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut dengan Tema “Urgensi Undang-Undang Keamanan Laut Guna Mewujudkan Sinergitas Penegakan Hukum di Laut Indonesia” bertempat di Hotel Aryaduta, Kota Makassar, pada Kamis (04/04).

Acara Seminar ini resmi dibuka ditandai dengan pemukulan Gong oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Achmad. Taufieqoerochman.

Seminar ini menghadirkan lima Nara sumber, antara lain Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. DR. Marcel Hendrapati, Staff Ahli Komisi 1 DPR-RI, Widodo, S.H., M.H., kemudian Deputi Polhukhankam Bapemas Ir. H. Slamet Sudarsono, M.PP., Qia., Crmp., Cgap., Tenaga Utama Setjen DPR- RI, Prof. DR. Partogi Nainggolan Ph.D., Deputi Hukum dan PUU- Kemensetneg DR. Lidya S. Djaman S.H., LLM,.

Turut hadir dalam acara seminar tersebut, Dirkum Bakamla Laksma Bakamla Edi R.M, Asops Danlantamal VI, Dansatrol Danlantamal VI, Kadiskum Lantamal VI, serta diikuti puluhan peserta dari Perwakilan Instansi Pemerintah, Akademisi, Stakeholder, Mahasiswa, LSM, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Makassar..

Kegiatan seminar ini bertujuan untuk menjaring pendapat dari berbagai instansi terkait dan akademisi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Program proses pembuatan Undang- Undang Nasional pada tahun 2015 – 2019.

Dalam sambutannya Kabakamla Mengatakan betapa pentingnya pelaksanaan seminar ini guna meningkatkan sinergi antara Bakamla, dan instansi terkait.
Pemaparan seminar ini memberikan pemahaman terkait pengelolaan kemanan laut yang ideal.

Lebih lanjut dikatakan bahwasanya, Indonesia terletak di jalur pelayaran Internasional yang sangat sibuk, maka dari itu mewajibkan bagi Bangsa Indonesia untuk menyeimbangkan kewajiban Internasional dengan segenap kepentingan Nasional yang ada, ucap Kabakamla.

Baca Juga:  Pelindo IV Menerima Kunker Tim Monitoring dan Evaluasi PSN di Sulawesi Selatan

Laksamana Madya Bakamla Achmad. Taufieqoerochman, juga menerangkan
dalam hal pengelolaan penegakan hukum, dan keamanan di laut NKRI hingga saat ini masih belum optimal, karena dalam implementasinya masih bersifat area sektoral.

Implikasinya, kegiatan yang demikian itu berakibat fatal, dikarenakan kurang responsif dalam menghadapi tantangan permasalahan penegakan hukum dan keamanan di laut Indonesia, ujar A. Taufieq.

“Jadikanlah seminar ini sebagai wujud keseriusan dalam menangani permasalahan yang timbul terkait pengelolaan keamanan laut, sehingga mewujudkan sinergitas penegakan hukum di laut,” tandas Kabakamla.

Reporter : azis/ tommy

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed