oleh

Akademisi Hukum Beber Persoalan Subtantif Kasus Dugaan Ijazah Palsu Caleg Terpilih DPRD Barru

-Berita-1.445 views
Media Sosial

Barrupos.com, Barru-Akademisi hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Pare – Pare Dr Aksah Kasim, SH, MH menanggapi polemik dugaan penggunaan ijazah palsu caleg terpilih DPRD Kabupaten Barru.

Dosen Fakultas Hukum ini menilai sangat disayangkan kalau hal tersebut benar terjadi, karena sekarang ini sistem di dunia Pendidikan Tinggi sangat ketat, dan semua sudah menggunakan sistem online. “Saya mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gerakan Revolusi Aktivis Makassar ( GRAM ), menurutnya hal ini perlu di buktikan karena menggunakan ijazah abal – abal sangat merugikan dan mecoreng dunia Pendidikan terutama institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut, dan hal ini juga bisa di kategorikan delik Kejahatan yang melanggar Pasal 263 KUHP, tentang Pemalsuan Surat atau membuat surat palsu, dan ancaman pidananya paling lama 6 Tahun.Laporan Pemalsuan ijasah ini sangat besar dampak sosial yang ditimbulkan kalau ini bisa dibuktikan, karena pasti semua Sarjana maupun yang masih berstatus mahasiswa saat ini terpanggil secara naluri untuk menggugat, karena bagai mana mereka dengan susanya mencapai gelar kesarjanaan, mereka mengorbankan segalanya, biaya, waktu dan rela meninggalkan kampung bertahun-tahun dengan penderitaan tinggal di tempat Kost, kadang makan kadang tidak makan dalam sehari, untuk mendapatkan selembar kertas yang bertuliskan ijasah, lalu tiba-tiba ada orang yang bisa memiliki ijasah tanpa melalui proses,”ungkap Ketua DPC PKB Barru ini.

“Akibat adanya temuan GRAM pada Laman Forlap LLDikti yang memuat Nomor Induk Mahasiswa atas Nama Rosma salah satu ijasah yang digunakan salah satu anggota DPRD Barru yang terpilih. Ijasah tersebut dikeluarkan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) Makassar. Sementara tidak ada Caleg terpilih di Barru atas nama Rosma. Apalagi NIM tersebut digunakan oleh nama Laki-laki, “ucap Aksah.

Baca Juga:  Konferensi Pers, Kapolres Tanjung Balai Rilis Penangkapan 2 Kg Narkotika Jenis Sabu

“Agar hal ini tidak berlarut-larut, polisi segera menuntaskan persoalan ini dengan mengesampingkan aspek politis dan sosioligis,” tandas Pengamat Kebijakan Publik ini.

Aksah Kasim menegaskan, KPU juga tidak bisa hanya berdalih itu urusan pidana, tapi bersedia sedikit membuka tabirnya, dengan cara membuka kembali file caleg yang bersangkutan, apakah benar sudah diteliti dengan benar dan baik. Selanjutnya diumumkan sekalian siapa yang legalisir ijazah tersebut. “Inilah peran kehati-hatian KPU diperlukan, agar KPU tidak hanya menggunakan asas formil,” bebernya.

Reporter : Ilo

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed