oleh

Bersama Bupati Barru, DPRD Rapat Paripurna Bahas Raperda Pajak dan Retribusi

-Barru2020-22 views
Media Sosial

Barrupos.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Barru laksanakan rapat paripurna dalam rangka penyerahan, pemandangan umum fraksi dan pembahasan ranperda perubahan perda pajak daerah dan perubahan perda retribusi jasa usaha diruang rapat kantor DPRD Barru dihadiri bupati Barru Ir.H.Suardi Saleh, M.Si, Jumat (17/07/2020).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Barru, Unsur Pimpinan dan Para Anggota DPRD Kabupaten Barru, Para Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kab. Barru, Pejabat Daerah beserta Para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Kabag, Camat, Lurah dan Kepala Desa.

Pada kegiatan tersebut tidak semua peseta hadir di ruang rapat mengingat protokol kesehatan covid 19 sebagian peserta Rapat Paripurna hadir melalui Aplikasi Zoom Meeting.

Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kab. Barru dalam rangka penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

“Berhubung dengan akan berakhirnya masa pengurangan/stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Lerdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Secara Massal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Wilayah Kabupaten Barru pada tahun 2020 ini akan berimbas pada kenaikan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), untuk mengantisipasi kenaikan tersebut maka tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu direvisi,”uraian sambutan bupati yang didengarkan oleh peserta rapat.

“Revisi yang kami lakukan yaitu menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),”Tambahnya.

Baca Juga:  Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap Tiga Desa Ajakkang

Sekedar diketahui bahwa tarif sebelumnya sebagai berikut : a. Nilai Jual Objek Pajak dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,1% (Nol Koma Satu Persen); b. Nilai Jual Objek Pajak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,2% (Nol Koma Dua Persen); dan c. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,3% (Nol Koma Tiga Persen).

Diubah menjadi : a. Nilai Jual Objek Pajak dibawah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,04% (Nol Koma Nol Empat Persen); b. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 ( Dua Milyar Rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,08% (Nol Koma Nol Delapan Persen); c. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,12% (Nol Koma Satu Dua Persen); dan d. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,2% (Nol Koma Dua Persen).

Pada Rancangan Peraturan Daerah yang kedua yaitu tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dilakukan perubahan terhadap 2 (dua) jenis Retribusi jasa usaha yaitu :

  1. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Perubahan ini dilakukan karena melihat potensi Kabupaten Barru yang kaya akan objek wisata maka berdasarkan penambahan beberapa fasilitas objek wisata yang ada di Kabupaten Barru, dibutuhkan perubahan tarif objek wisata dan penambahan objek retribusi, sehingga dapat dimaksimalkan fungsinya untuk menambah pendapatan asli daerah.

  1. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
Baca Juga:  Deklarasi Desa dan Kelurahan (ODF) Kecamatan Tanete Riaja (STOP BABS)

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dulunya 10 % dari penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diubah nomenklatur dan tarifnya sehingga berbunyi “besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Benih Padi Usaha Daerah adalah seluruh penerimaan dari penjualan hasil produksi usaha Pemerintah.

Reporter : A. Sudirman

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed