oleh

DPP Gappembar Audiensi Dengan DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru

-Berita-944 views
Media Sosial

BARRU POS–-DPP Gappembar mengadakan Audiensi dengan DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru di Kantor DPRD Kabupaten Barru, Rabu (18/09/2019).

Bidang PPPPD DPP Gappembar mengatakan, Alhamdulillah kedatangan kami dengan cara menempuh jalur audiensi di Kantor DPRD bisa dikatakan berjalan dengan baik karena melalui jalur akademis.

Baca Juga:  Tulang Jurtul Togel Pantai Cermin Ditangkap Polisi
Baca Juga:  Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara

Audiensi yang kami tempuh atas jalur koordinasi ke semua perwakilan komisariat dan perguruan tinggi dengan membawa beberapa point pernyataan diantaranya : Plt Kepala Sekolah, Beasiswa Mahasiswa, Iuran komite Sma/smk serta pemerataan pembangunan sekolah

“Kami datang memberi aspirasi untuk ditindaklanjuti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai instansi pengawasan apapun meyoal “kebijakan daerah.

Regulasi atau aturan seperti Permendiknas, Perbup dan segala payung hukum atas realisasi kebijakan dan itu perlu dikaji sedemikian rupa melihat aspek yuridis sosiologis dan filosofis terutama aturan yang berada pada wilayah otonomi daerah atau otoritas pembuat produk hukum seperti Kabupaten/kota.

Agar tercipta keadilan yang tidak serta merta disemaratakan terutama syarat beasiswa yang semata angka (IPK) dan iuran komite yang berdampak luas.

Pada persoalan kekosongan sosial atau kalangan organisatoris/aktivis yang juga akademisi (lebih subtantif memaknai UUD 45 amanah konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa) yang menyisihkan waktunya untuk mengurus daerah pada point seperti kebijakan pemerintah, bukan hanya itu juga berdampak pada persoalan beban ekonomi masyarakat pada tataran praktis iuran komite.

Selain daripada itu plt kepala sekolah yang sudah terbilang lama belum didefinitifkan perlu perhatian karena jika tidak akan sulit tercipta profesionalitas karena kendala batasan prosedur kebijakan di sekolah tersebut.

Ketua Bidang PPPPD yakni Agus mengatakan, Adanya revisi ipk atau tidak intinya realisasikan secepatnya beasiswa ini dan tranparansi data.

Kami meminta kepada dewan pendidikan untuk mengawasi pungli komite yang ada di sekolah” tingkat SMA di kabupaten Barru kalau perlu hapus pembayaran komite dan segera didefinitifkan plt kepala sekolah yang berjumlah kurang lebih 40 plt kepala sekolah di Kabupaten Barru.

Kami menegaskan kembali kalau pengawalan ini murni gerakan Gappembar dan tidak ditunggangi dari pihak manapun, ketika ada yg mengklaim bahwa kami di tunggangi,
Itu cuma mencari muka agar dapat dolar,jabatan atau proyek penunjukan langsung dari dinas terkait,” ungkapnya.

Reporter : Mudaksir Anci

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed