oleh

Dugaan Pungli Resahkan Guru di Barru Ada Apa?

-Berita-1.191 views
Media Sosial

BARRU POS – Dilansir dari Jurnalis.com, Sejak beberapa pekan terakhir ini, para guru di Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, merasa resah dengan adanya pungutan untuk membiayai kegiatan Porseni guru.

Informasi yang dihimpun wartawan dari beberapa tenaga pendidik di Kabupaten Barru menyebutkan bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Barru meminta uang kepada para guru di Barru mulai guru TK, SD, SMP, dan SLTA, dengan alasan untuk membiayai kegiatan Porseni PGRI yang akan digelar pada November mendatang.

Untuk guru non sertifikasi diharuskan membayar sebesar Rp500 ribu, guru sertifikasi Rp750 ribu dan kepala sekolah Rp1 juta. Pungutan ini memberatkan para guru karena telah ada sumbangan tetap tiap bulan untuk pelaksanaan kegiatan PGRI.

Pimpinan SEKOCI Indoratu, Arianto mengatakan bahwa pungutan yang dilakukan PGRI untuk kegiatan Porseni tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki dasar hukum.

“Lagian kegiatan Porseni Guru di Sulsel yang akan dipusatkan di Kabupaten Barru telah mendapat bantuan dari Pemkab Barru sebesar Rp1,1 miliar, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan pungutan kepada guru-guru dengan dalih untuk membiayai kegiatan Porseni,” ungkap Arianto kepada wartawan, Minggu (6/10/2019).

Dia menambahkan, peserta Porseni guru memang diikuti oleh para guru di Sulsel, tetapi seluruh biaya peserta dari masing-masing daerah ditanggung sendiri oleh masing-masing daerah, Barru hanya menyediakan tempat tinggal.

“Jadi untuk apa melakukan pungutan kepada guru-guru, sementara bantuan pemerintah daerah kan milyaran, mau dikemanakan uang pungutan tersebut,” tanyanya.

Lanjut Arianto, PGRI Barru selama ini menganggap pungutan tersebut sebagai sumbangan guru kepada kegiatan Porseni PGRI, padahal hal tersebut termasuk pungutan liar.

Dijelaskan Arianto, pungutan merupakan penerimaan berupa uang dan/atau bentuk lainnya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan, sedangkan sumbangan adalah penerimaan berupa uang dan/atau bentuk lainnya yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Langkah PGRI Barru melakukan pungutan kepada para guru, menurut Arianto, dilakukan tanpa melalui musyawarah dan sosialisasi kepada para guru, sehingga pada saat dimintai uang, para kepala sekolah dan guru keheranan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya, baik mengenai kesediaan untuk membayar maupun besaran uang yang harus dibayar.

Baca Juga:  Presiden Ajak Masyarakat Panjatkan Doa dan Tetap Optimistis Hadapi Pandemi

“Kepala sekolah dan guru-guru mengaku tidak pernah ada kesepakatan dalam suatu rapat mengenai pungutan untuk biaya Porseni ini. Guru dan kepala sekolah mengaku hanya mendengar bisikan dari mulut ke mulut tentang adanya pungutan,” tandas Arianto.

Menurutnya, para kepala sekolah dan guru selama ini enggan melakukan penolakan secara langsung terhadap pungutan PGRI ini karena khawatir akan posisinya sebagai pegawai negeri.

“Guru-guru hanya berani mengungkapkan keresahannya kepada Pers untuk disampaikan kepada publik, sehingga pungutan tersebut seakan-akan disetujui para guru,” imbuhnya.

Guru-guru, lanjut Arianto, juga tidak tahu menahu mengenai peruntukan uang pungutan yang dilakukan PGRI Barru karena tidak ada rencana anggaran biaya untuk kegiatan Porseni. Sehingga tidak diketahui besaran dana yang dibutuhkan dan apa saja yang akan dibiayai.

“Saya sarankan kepada Pemkab Barru, Disdik dan PGRI supaya menghentikan permintaan pungutan ini karena para guru mengeluh dan resah. Jangan membebani para guru dengan pungutan seperti ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, lebih baik dana bantuan pemerintah saja yang sudah ada yang digunakan untuk kegiatan Porseni. FSL/RDW

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed