oleh

Fakar Sesalkan Tim Ahli & Penyidik Kejati Sulsel Usut DAK Rp 39 Miliar di Enrekang

-Berita-1.552 views
Media Sosial

Barru Pos — Hampir setahun kasus dugaan korupsi dana DAK 39 M di kabupaten Enrekang yang diubah menjadi proyek irigasi sebanyak 126 paket dilapor ke Kejati Sulsel. Namun sampai hari ini status penangan kasus ini tak kunjung naik untuk dituntaskan.

Baca Juga:  Musyawarah Besar Karang Taruna Tellumpanua di Desa Tellumpanua

“Upaya kami menemui penyidik hari ini dalam hal mempertanyakan kasus tersebut dan ternyata kasus ini masih Stagnan kemudian kami menarik kesimpulan bahwa ada indikasi penyidik setengah hari dan tidak memprioritaskan kasus untuk dituntaskan,” kata ketua FAKAR Sulsel, Hendrianto Jufri, Selasa (27/8).

Hendrianto Jufri menegaskan penegak hukum harus mengusut tuntas proyek yang berjumlah 126 paket itu

Baca Juga:  Olah Limbah Medis, Rumah Sakit Barru Teken MoU dengan PT Topabiring

“Sekedar diketahui, mereka memang sudah terjun ke Lokasi untuk melakukan pemeriksaan akan tetapi mereka hanya sempat periksa 5 (lima) titik sampai sekarang. Sementara total ada 126 paket proyek, jangan sampai 5 titik itu yang menjadi tolak ukur untuk memberikan kesimpulan atas keseluruhan kasus ini. Kan bukan cuma 5 paket itu yang mengalami pembongkaran karna tidak berfungsi, tapi masih ada beberapa titik yang kondisinya sama. Lalu kenapa sampai hari ini cuma 5 titik itu yang diperiksa,” sebutnya.

Baca Juga:  Garda Nusantara Sinjai Aksi Sosial
Baca Juga:  Tim Andi Rudiyanto, Kami Belum Bisa Mengklaim Suara Terbanyak yang Jelas Suara Kami di Sinjai 65 Ribu

Masyarakat juga membongkar pipa tersebut lantara tidak berfungsi atau Manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat.

“Persoalan kedua adalah bahwa informasi kami terima ada sebagian titik yang sengaja dibongkar pipanya oleh masyarakat, mereka bongkar pipa kan karena tidak berfungsi, berarti tidak berfungsinya ini besar kemungkinan karna kesalahan konstrusi dan perencanaan yang tidak matang, dan ini jelas potensi kerugian negaranya ada. Sebab uang sudah cair dan dibelanjakan tetapi masyarakat tidak mendapat manfaat, kan begitu logikanya,” ujarnya.

“Sehingga kami dari FAKAR Sulsel meminta penyidik kejati maupun tim ahli PSDA untuk kembali turun kelokasi berbeda melakukan pemeriksaan. Kami juga berharap tim ahli agar kiranya lebih hati-hati, profesional dan tegas mengatakan bahwa memang proyek ini ada kesalahan konstruksi dan perencaan sehingga tidak berfungsi dan itu adalah dugaan kerugian keuangan negara,” pungkasnya.

Penulis: Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed