oleh

Gugatan Tim Prabowo di MK di Anggap KPU Tak Nyambung

-Berita-1.227 views
Media Sosial

Barru Pos, Jakarta – Pasca sidang perdana gugatan sengketa Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepertinya berada di atas angin menyikapi gugatan tim Prabowo-Sandiaga.

KPU menilai gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak logis alias tidak nyambung. KPU juga menilai gugatan yang disampaikan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi menggunakan teori adjustment atau penyesuaian. Padahal KPU berharap kepada kubu Prabowo-Sandi menggugat hasil penetapan Pilpres 2019. Misalnya, dugaan penggelembungan suara atau kecurangan dalam proses rekapitulasi berjenjang.

“Sama sekali tidak ada. Jadi, tuntutan agar hasil rekap manual dibatalkan karena Situng (Sistem Informasi Penghitungan) katanya direkayasa, itu didasarkan pada logika yang tidak nyambung,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, kemarin.

Dia menilai dalil gugatan yang menyangkut dugaan rekayasa Situng, adalah tidak logis. “Pemohon mendalilkan bahwa KPU melakukan kecurangan dengan merekayasa Situng. Namun dalam Petitum, mereka meminta MK membatalkan perolehan suara hasil rekapitulasi secara manual. Ini namanya nggak nyambung,” kata Pramono.

Dia menuding Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga membangun asumsi bahwa hasil perolehan suara di Situng sengaja diatur untuk mencapai target angka tertentu yang sesuai dengan rekapitulasi manual. “Ini adalah asumsi yang tidak tepat. Pemohon mencoba menyusun teori ‘adjustment’ atau penyesuaian,” katanya.

Mantan ketua Bawaslu Banten tersebut menjelaskan meski berawal dari Form C1 yang sama, alur penghitungan Situng dan rekap manual jelas berbeda. Dalam Situng, petugas memindai Form C1 kemudian langsung mengunggahnya ke sistem informasi tersebut tanpa perlu menunggu rekapitulasi di tingkat atasnya. Sementara rekap manual dilakukan secara berjenjang mulai dari kecamatan, KPU kabupaten-kota, KPU provinsi hingga KPU Pusat.

“Nah, angka yang digunakan untuk menetapkan perolehan suara setiap peserta pemilu adalah angka yang direkap secara berjenjang itu,” katanya.

Baca Juga:  Bikin Haru, Baru Beberapa Jam Akad Nikah Mursen Meninggal di RS Wahidin

Oleh karena itu, apabila mengikuti logika asumsi Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, seharusnya yang menjadi tuntutan koreksi adalah angka perolehan di Situng yang bukan digunakan KPU sebagai dasar penetapan paslon terpilih Pilpres 2019.

Menurut dia, pemohon gugatan tidak pernah membahas dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi berjenjang. Tim Hukum Prabowo-Sandiaga juga tidak memberikan bukti rinci dugaan pelanggaran rekapitulasi berjenjang tersebut, seperti nama TPS, kecamatan, kabupaten atau kota tertentu.

Redaksi: Barrupos.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed