oleh

Kebebasan Pers Ternoda di Pelantikan Anggota DPRD Enrekang

-Berita-1.194 views
Media Sosial

Barru Pos — Dikutif Spionase-news.com, Enrekang – Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Enrekang masa bakti 2019 – 2024 ternoda oleh oknum staf DPRD yang tidak bertanggung Jawab, Rabu (21/8/2019).

Dari 30 anggota DPRD Kabupaten Enrekang yang terpilih dan di Lantik, Hanya 29 anggota DPRD yang hadir dan terlaksana di lantik.

Hanya saja dalam Pelantikan Anggota DPRD Enrekang, ternoda dengan pelanggaran UU Pers No. 40 tahun 1999 karena ironinya puluhan wartawan baik dari media cetak, elektronik dan media online di larang meliput acara pelantikan Anggota DPRD tersebut.

Baca Juga:  PT PLN Group Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Yatim dan Dhuafa Serta di Rangkaikan Pemberian CSR
Baca Juga:  Penjual Cilok Keliling, Butuh Uluran Tangan Pemerintah

Bahkan awak media sempat di tahan oleh petugas Satpol PP pemkab Enrekang, dan salah satu Staf DPRD Enrekang atas nama Yusuf bersikeras melarang wartawan untuk masuk meliput ke tempat acara pelantikan yang di laksanakan di dalam Aula gedung DPRD Kabupaten Enrekang,

Beberapa Wartawan sempat mempertanyakan kepada Yusuf tentang pelarangan Peliputan di dalam Aula Gedung DPRD Enrekang, Yusuf menjawab, katanya kami hanya disuruh oleh panitia Pelantikan untuk tidak memasukkan wartawan meliput pemberitaan pelantikan, Ujarnya.

Situasi yang sempat gaduh karena beberapa wartawan mencari Yusuf staf DPRD Enrekang untuk di kompirmasi atas pelarangan tersebut, malah Yusuf lari menghindari wartawan yang mencarinya.

Ketua Umum DPW. PWNI (Persatuan Wartawan Nasional Indonesia) Provinsi Sulsel, Idham J. Gaffar, SH.MH angkat bicara, Idham yang dihubungi via WahtsAppnya sangat menyayangkan kasus pelarangan peliputan oleh beberapa Wartawan, menurut Idham, Bahwa oknum Staf DPRD dan Panitia Pelantikan Anggota DPRD Enrekang, tidak faham dengan UU Pers No. 40 tahun 1999 utamanya bunyi dari Pasal 18 Ayat (1) yaitu Memhambat dan Menghalangi dari Tugas Peliputan Wartawan dalam mencari berita, maka akan di ancam kurungan 2 (dua) tahun Penjara atau denda 500 Juta rupiah, jelasnya.

Wartawan atau Jurnalis itu punya kekebalan hukum dalam mencari berita, karena independentnya maka Wartawan berhak menulis apa saja yang dia lihat, dengar dan tahu dalam suatu kejadian, maka Wartawan punya hak istimewa, dengan kata lain bawah Pers mempunyai kekuatan Lex Specialis Derogate legi Generalis ( Kekuatan yang Khusus mengalahkan kekuatan yang lain), jelasnya lagi

Jadi jangan coba-coba halangi wartawan dalam peliputannya atau mencari berita kalau anda tidak mau di laporkan di Polisi, dan ini juga sudah di MOU kan dengan bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Tegas Idham J. gaffar, SH.MH yang juga merupakan Pengacara di Makassar.

Idham menambahkan, bahwa apa yang terjadi kemarin dalam pelarangan peliputan adalah kemunduran bagi DPRD Enrekang, anda itu butuh publikasi berita. Bagaimana seandainya wartawan boikot pemberitaan di DPRD Enrekang, apa yang akan rakyat tahu kinerja dan hasil kerja dari wakilnya di DPRD, Pers itu adalah pilar ke 4 dalam pembangunan, sama tupoksi dari Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dab Pers itu sendiri.

Laporan : Agen Syafar Sakarong (Ekg)

Editor : Agen 007 IJG

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed