oleh

Kenaikan Tarif BPJS hingga 100 Persen Dianggap Keterlaluan

-BarruPos

Barru Pos — Dilansir Balicitizen.com, Koordinator Wilayah Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORWIL MP BPJS) Fachrudin Piliang menilai, usulan kenaikan 100% iuran BPJS Kesehatan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat memberatkan masyarakat. Itu sangat keterlaluan, mencekik masyarakat. Usulan iuran itu terlalu tinggi,” kata Fachrudin di Denpasar, Minggu (1/9).

Baca Juga  Hadiri IKBM Bersholawat, Pangdam XII/Tpr Ajak Masyarakat Rawat NKRI
Baca Juga  Polda Kalbar Sita 5.200 Liter BBM Bersubsidi di Melawi, Pihak SPBU Turut DIperiksa
Baca Juga  Dibuka, Rekrutmen TNI AU 2020 untuk Lulusan SMP

Menurut dia, masyarakat bisa saja meninggalkan layanan BPJS Kesehatan jika iurannya sebesar yang diusulkan Sri Mulyani itu. “Jika iuran dinaikkan semakin tinggi apalagi pelayanannya tidak dijamin baik akan membuat warga semakin meninggalkan BPJS Kesehatan, sebab tidak ada bedanya dengan asuransi kesehatan swasta,” katanya.

Fachrudin mengatakan, usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sangat tinggi itu memperlihatkan orientasi negara yang tak bedanya dengan asuransi swasta yang mengincar keuntungan. “Usulan itu wujud bahwa negara mau ambil untung besar, prinsip BPJS itu nirlaba bukan bisnis oriented seperti asuransi swasta, nampaknya Sri Mulyani mulai bosan urus BPJS padahal itu kesalahan manajemen sendiri bukan salah masyarakat,” katanya.

Dalam observasinya di lapangan, masih sangat banyak keluhan terkait pelayanan manfaat BPJS Kesehatan. Kelangkaan obat, kamar penuh, diskriminasi pelayanan, stok darah kosong dan lainnya sering ditemukan dalam pelayanan BPJS kesehatan di RS. Selain itu, lanjut dia, menaikkan iuran secara drastis itu tidak akan selesaikan lilitan defisit keuangan BPJS kesehatan. Hal itu justru akan menjadi bumerang bagi kelangsungan BPJS Kesehatan. “Catat ya, kami sebagai masyarakat tertib bayar iuran BPJS Kesehatan, meski jarang kami gunakan untuk klaim, itu spirit gotong-royong prinsip BPJS yang sudah dijalankan bersama, jadi jangan bebani masyarakat berlebihan,” ujarnya.

Ia mengatakan, evaluasi iuran BPJS Kesehatan merupakan kewajiban yang perlu dilakukan setiap dua tahun sekali. Hal ini tercantum di dalam pasal 16i Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Usulan kenaikan iuran harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kemampuan membayar/daya beli masyarakat. “Jika iuran ini dinaikkan, mestinya tidak sedrastis itu meningkatnya. Kami usulkan tidak lebih dari 10%, tentu dengan langkah inovasi BPJS Kesehatan dalam perbaikan pelayanan dan menarik iuran peserta secara agresif di lapangan,” kata Fachrudin

Sebelumnya, Sri Mulyani mengusulkan iuran BPJS Kesehatan kelas mandiri I naik 100 persen mulai 1 Januari 2020 mendatang. Artinya, peserta harus membayar Rp160 ribu per bulan dari saat ini yang hanya dikenakan Rp80 ribu per bulan. Kemudian, peserta kelas mandiri II diusulkan naik Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu dari posisi sekarang sebesar Rp51 ribu per bulan. Sementara, peserta kelas mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 per bulan menjadi Rp42 ribu per peserta.
Kenaikan iuran ini tak lepas dari biaya rumah sakit yang tinggi, dalam hal ini obat, selain tata kelola manajemen bpjs, masalah farmasi harus menjadi perhatian khusus pemerintahan terkait pemmberatasan mafia farmasi.

Komentar

News Feed