oleh

Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan Menggelar Rapat Koordinasi Samakan Persepsi Pelanggaran Pemilu 2019 di Makassar

-Makassar-1.127 views
Media Sosial

Makassar, Barru Pos – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bertempat di Hotel Harper, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar pada (Sabtu, 06/04/19).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan terus memantapkan kesiapan seluruh jajaran pengawas Pemilu jelang pelaksanaan tahapan pemilu 17 April 2019 mendatang.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan, H. Laode Arumahi mengatakan, intinya rapat koordinasi ini adalah penyamaan persepsi.
“Jadi disini akan di inventarisir daftar isian masalah yang berpotensi melahirkan perbedaan persepsi pemahaman KPU dan Bawaslu, ucap Laode.
Menurutnya, pelaksanaan regulasi biasanya ada pendapat yang berbeda-beda.

“Hampir semua tahapan ada, tahapan kampanye ada, penertiban alat peraga kampanye (APK) juga ada. Misalnya di penertiban alat peraga, seringkali karena tudak dibaca sampai tuntas, pertama karena tahapannya, Bawaslu menilai ini melanggar,” ungkapnya.

“Nah, melanggar dengan pelanggarannya itu adalah pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran administrasi maka pihak Bawaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penertiban,” ucapnya.
Kemudian Regulasi Komisi Pemilihan Umum, KPU menyurati peserta Pemilu supaya dia turunkan sendiri APK itu.
Kemudian ketika APK-nya tidak diturunkan, maka kembalu lagi Bawaslu berkoordinasi dengan aparatur Pemerintah Daerah setempat, dalam hal ini , Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bersama-sama melakukan penertiban, Panwaslu dan KPU di back up oleh anggota Kepolisian.
Soal APK ada tahapan semua harus bersih dan terlihat rapi, itu di masa tenang sampai hari H pencoblosan.
Maka dari itu, kita harus sinergi dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan langkah secara bersama-sama, itu hanya contoh, imbuhnya.

Bawaslu menghindari juga perbedaan pendapat soal sah atau tidak sahnya surat suara. “Nanti di diskusikan, hasil diskusi ini nanti ditindak lanjuti secara berjenjang sampai Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehungga tidak terjadi perbedaan,” katanya.
Scheddule Pemilu kali ini akan mengakhiri masa kampanye terbuka hingga 13 April 2019 mendatang. Kemudian masa tenang pada tanggal 14 hingga 16 April 2019. Dan pencoblosan bila tak ada aral melintang akan berlangsung ada hari Rabu, 17 April 2019.

Baca Juga:  PMII Komisariat STAI DDI Mangkoso Gelar PKD

Dalam hal ini Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan menambahkan, patroli pengawasan Pemilu ini akan melibatkan semua komponen penyelenggara Pemilihan Umum mulai Bawaslu, Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), hingga panitia Pengawas Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan.
Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu di tahun sebelumnya, banyak terjadi pelanggaran, rentan sering terjadi di masa tenang mulai dari Money Politic, intimidasi, serta mobilisasi, dan Hoaks. Sehingga perlu dilakukan pengawasan yang ketat.

“Semua menjadi perhatian kita biar bukan pada masa tenang, tapi membuat kami tidak tenang. Tetapi biasanya potensi pelanggaran pada masa tenang banyak terjadi lho,” ungkap Saiful.

Ia mengajak dan berharap kepada segenap masyarakat untuk mencegah politik uang, serta masyarakat terlibat melakukan pengawasan untuk meminimalisir potensi pelanggaran jelang pencoblosan pelaksanaan Pemilu pada 17 April nanti.

Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 berlangsung, secara serentak dan bersamaan antara Pemilihan Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Pemilihan DPD/Senator Daerah, Pemilihan Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Pemilihan Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Pemilihan Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Aziz/Tomy

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed