oleh

KPK Periksa PNS BPK terkait Proyek SPAM

-Nasional-916 views
Media Sosial

BARRU POS– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyidik akan menggali informasi dari Kepala Subauditoriat IV A.1 BPK yang bernama Sepriyadi.

Baca Juga:  Ritual Sebuah Tradisi Masyarakat Indonesia Diangkat Ke Layar Lebar
Baca Juga:  Keselamatan Dan Kenyamanan Dalam Penerbangan Sebuah Maskapai Adalah Yang Diutamakan
Baca Juga:  Jokowi Menyapa Jokowi: Pertama Kali Jokowi Bertemu Dengan Jokowi

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk LJP (Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kepada Wartawan pada Senin (14/10/2019).

Selain itu, KPK juga memeriksa tiga pihak swasta lain dalam perkara ini. Mereka adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo, Lily Sundarsih; Budi Suharto, dan; Direktur PT Surya Bakti Konstruksi, Dani Parmawanti Suparmo.

Anggota BPK Rizal Djalil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek SPAM di Kementerian PUPR. Penetapan tersangka itu sebagai pengembangan kasus dugaan rasuah SPAM. KPK menemukan aliran dana 100 ribu dolar Singapura ke kantong Rizal Djalil.

Selain Rizal, KPK juga menetapkan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP), dalam kasus yang sama. Leonardo diduga menjadi pemberi suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-2018.

Sebagai penerima suap, Rizal disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semenetara, Leonardo sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber: Ari

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed