oleh

KSPI Dukung Perkembangan Demokrasi Indonesia

-Nasional-1.138 views
Media Sosial

Barrupos.com — Jakarta — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengadakan konferensi pers mengenai tiga poin utama berupa aksi KSPI ke Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi (MK), dan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Senin, (27/05/2019) di Jakarta.

Konferensi pers ini dihadiri oleh Presiden KSPI Said Iqbal, Ketua Majelis Nasional Abidin Supriadi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPI Ramidi, dan Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi.

Pertama, terkait kematian sejumlah KPPS yang sudah diangka 600 orang, selain itu meninggalnya 8 orang, dan 1000 orang demonstran mengalami luka-luka pada aksi 22 Mei 2019 lalu. KSPI terus mendesak Komnas HAM agar di bentuknya Tim Pencari Fakta (TPF)
Presiden KSPI Said Aqil mengatakan bahwa rencana aksi KSPI ke komnas HAM, masih memandang demokrasi sebagai jalan keadilan kesejahteraan. KSPI akan terus terlibat dalam proses pemilu dan pilpres.

“Tidak ada sebuah rekayasa terhadap meninggalnya ratusan KPPS, sehingga KSPI mendesak Komnas HAM untuk membentuk TPF. KSPI meminta Komnas HAM untuk berperan lebih terkait isu tersebut. Nantinya KSPI melakukan aksi pertama pada 28 Mei 2019 pada pukul 1 siang. Kemudian dilanjutkan aksi solidaritas di Polda Metro Jaya atas penangkapan Pak Aji Suyana” ujar Said Iqbal.

Kedua, KSPI memberikan penjelasan mengenai rencana aksi KSPI ke MK selama persidangan sengketa Pilpres, untuk mengawal langkah konstitusi yang diambil Prabowo – Sandi.
Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi, komitmen KSPI mengajukan gugatan kepada MK nantinya KSPI akan all out melakukan aksi di MK. Aksi ini akan diadakan pada 11 Juni 2019.

“KSPI berharap demokrasi bisa berjalan dengan damai dan tenang. Kalo apatis di level grass roott menjadi sangat penting keadilan ditegakkan semua pihak. Demokrasi cara yang paling efektif dalam memilih wakil presiden dan presiden.” ujar Rusdi

Baca Juga:  Memperhatikan Pilpres Dan Pileg 2019

Ketiga, terkait posko pengaduan THR, Sekjen KSPI Ramidi menambahkan bahwa persoalan THR ini merupakan persoalan klasik dimana beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja di bulan Ramadhan akan tetapi setelah lebaran, perusahaan kembali merekrut tenaga kerja.

Pola pemberian THR pun diberikan oleh beberapa perusahaaan seperti perusahaan tekstil, garmen dan padat karya pada H-3 sampai 5 hari sebelum lebaran.

“Hampir 1, 4 juta orang tidak mendapatkan THR, kami ingin THR mendapatkan haknya oleh karena itu kami membuat posko THR agar KSPI dapat mengatasi permasalahan dan berharap pemerintah akan tegas dalam memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak membayar kaum buruhnya.” ujar Ramidi. (mcl)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed