oleh

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sangat Merugikan Buruh

-Hukum-370 views
Media Sosial

Barrupos.com — Jakarta — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengadakan konferensi pers Ahad, (16/02/2020),
disebuah hotel di Jalan Proklamasi Menteng Jakarta Pusat.

Untuk menyampaikan sikap resmi KSPI terkait dengan draft Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah masuk ke DPR RI, yang berakibat hilangnya uang pesangon dan upah minimum serta penjelasan tentang hilangnya jaminan sosial buruh, penggunaan TKA buruh kasar yang dipermudah, penggunaan outsourcing dan kontrak yang masif dan tanpa batas, dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha nakal dalam RUU Cipta Kerja yang sudah diterima DPR RI tersebut.

KSPI menolak masuk dalam tim yang dibentuk oleh Menko Perekonomian dalam SK Menko Perekonomian No. 121/2020.

Konferensi Pers ini dihadiri oleh pemimpin serikat pekerja .
Muhammad Rusdi ketua BP Harian KSPI mengatakan “Upah minimum propinsi dan padat karya. Tidak ada lagi pesangon. Imbalan masa kerja cuma 18 bulan. Untuk dapatkan pesangon akan panjang prosesnya. Tidak ada kepastian cuma jaminan asuransi. Mekanisme melalui asuransi dan pembayaran iuran. PHK akan dipermudah. Jika pengusaha tidak bayar pesangon tak ada sanksi,” ujar Rusdi.

“Upah minimum propinsi yang berlaku saat ini sedang Upah minimum kabupaten tak ada lagi masuk dalam UU ketenagakerjaan. Sanksi yang berupa pemecatan sangat mudah dilakukan oleh perusahaan. UU ini menyebabkan banyak pekerja minta pensiun lebih awal. Yang membuat rancangan UU lebih banyak pengusaha dari pada pemerintah. Nanti akan diberlakukan juga upah perjam. Sehingga pekerja mengalami kegundahan dalam bekerja karena menurunnya tingkat kesejahteraan”, imbuh Rusdi.

Idris Ilham ketua serikat pekerja Farmasi juga menjelaskan. Rumah sakit menawarkan pensiun dini dan pemagangan. Akan banyak penyalur pekerja atau calo yang mencari pekerja cuma mempekerjakan perjam. Perawat bisa saja bukan dari rumah sakit yang bersangkutan tapi bisa diambil dari luar. Outsourching semakin diperluas. Menjelang hari raya para pekerja kontrak diputus kontraknya sehingga tak ada lagi kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan THR.

Baca Juga:  Ormas Laskar Anti Korupasi Kecam Pelarangan Peliputan yang Dilakukan Pihak Keamanan Proyek Karetapi Barru

Said Iqbal presiden KSPI menegaskan bahwa Pemerintah telah melakukan kebohongan publik, karena tidak melibatkan buruh dalam pembentukan UU Ciptakerja. Kami meminta dengan tegas agar DPR tidak jadi perpanjangan tangan pengusaha. KSPI tidak pernah dipanggil atau dilibatkan dalam draff UU ketenaga kerjaan. Tak ada perlindungan tenaga kerja. Tak ada job security PHK dipermudah, karyawan kontrak tak ada batas waktu sehingga tak ada jaminan hari tua. Tenaga kerja asing dipermudah masuk un skill worker sehingga mengancam income security/ upah minimum pekerja dalam negeri. Tak ada jaminan kesehatan dan sosial.
(uya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed