oleh

OPINI: Menyoal TPA : Membongkar Otak Pemerintah

-Berita-307 views
Media Sosial

BARRU POS–Tak tahu mengapa dan apa alasan pemerintah ingin membangun tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) di kecamatan Tanete Riaja, Desa Libureng Kabupaten Barru, Sabtu (30/5/2020)

Mewakili sebagian kalangan masyarakat baik itu tokoh pemuda, agama, perempuan dan lain-lain sebagainya, apakah bagian dari ketidaktahuan ini sudah menjadi bagian dari sosialisasi dan transparansi yang katanya sudah dilakukan dan disepakati dalam berita acara pembangunan tersebut ?

Rupanya telah cukup lama diberitakan bahwa pembangunan TPA akan segera dibangun kemungkinan virus Corona memberi teguran sehingga proyek ini tertunda. Baca : https://barrupos.com/camat-tanete-riaja-akan-segera-bangun-tpa-di-desa-libureng/

Apakah itu yang dimaksud bagian dari sosialisasi publik dan sudah termasuk sistem jangka panjang Lingkungan ( sawah, gunung, sungai dan pemukiman ). Usai Virus Corona (New Normal) Wancana pembangunan kembali menuai pro kontra setelah menepi, saatnya membongkar otak pembangunan ini.

Kelakar pemerintah untuk membangun TPA di daerah pegunungan atau perbukitan dan tidak jauh dari pemukiman entah apa metode analisis yang digunakan.

Ini bukan soal rasisme bahwa kenapa mesti di Desa ini bukan Desa A atau Desa B dan seterusnya tapi ini soal bagaimana optimisme masyarakat yang akan hidup kedepan dengan situasi yang bisa kita bayangkan ketika TPA telah dibangun di atas pengunungan dan dekat dari pemukiman, sungai dan tentunya persawahan yang ada di bawahnya akan seperti apa, belum lagi soal mobilisasi dan pengelolaannya yang melitasi jalan poros .

Apakah air hujan, limbah sampah dan sebagainya akan mengalir ke atas atau ke bawah ? Apakah arah angin mampu kita atur untuk membelokkan bau sengat sampah? Apakah setelah Virus Corona Warga dan orang yang akan melintas di jalan poros harus tetap memakai masker baik saat berkendara atau beraktivitas ?

Baca Juga:  3 LSM Kritik Truk Tongkang Bermuatan Material Timbunan Tanah, Kareta Api

Hak warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sebagai hak asasi yang dijamin dan dilindungi terdapat dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Tidak banyak argumentasi untuk soal ini, ada banyak perlindungan hukum, bahkan suara masyarakat sendiri adalah hukum yang hidup ” Pox Populi Pox Dey” suara rakyat adalah suara Tuhan. Penolakan bisa saja dimaknai sebagai panatisme tanpa Dasar, tapi mudah-mudahan ini bukan panatisme dan kecendrungan apapun yang dianggap mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat Desa Libureng semoga bisa diajak berdamai seperti virus Corona yang diperintahkan untuk berdamai soal bisa dan tidaknya, adalah soal bagaimana akal merespon peryataan tersebut, seperti halnya sosialisasi yang katanya telah dilakukan terkait pembangunan TPA ini.
Lebih baik mengajak pemerintah untuk berdamai secara rasional, mari diskusikan soal pembangunan TPA secara terbuka sebab membangun bukan soal peribadi maupun kelompok tapi untuk kepentingan umum, tapi jangan lupakan Lingkungan untuk tetap bernafas legah seperti layaknya manusia yang selalu merindukan udara segar, Berikan ruang Generasi untuk tetap menikmati indahnya alam dan segarnya udara.

Penulis : M. Rijal B. Akmal
Reporter : Mudaksir Anci

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed