oleh

Partai Gerindra Melengkapi Berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK

-Berita-1.406 views
Media Sosial

Barru Pos,Jakarta – Partai Gerindra telah melengkapi berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 pada Rabu kemarin (29/5). Tercatat partai besutan Prabowo Subianto ini melengkapi empat berkas permohonan.

Salah satunya adalah berkas permohonan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedangkan tiga berkas lainnya yakni berkas permohonan untuk Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dikutip dari web resmi Mahkamah Konstitusi (MK), kuasa hukum Partai Gerindra, Alex Candra tiba di MK sekitar pukul 17.00 WIB dengan membawa sejumlah kotak berisi berkas-berkas.

Untuk Provinsi NTB, kuasa hukum melengkapi berkas permohonan meliputi daftar alat bukti, alat bukti surat atau tertulis, data-data yang tersimpan dalam flashdisk, serta surat kuasa Pemohon. ‘’Tak lupa kami juga memperbaiki permohonan tertulis dijadikan empat rangkap. Juga persetujuan Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai (Gerindra),’’ kata Alex.

Alex menjelaskan, untuk Riau, Gerindra melengkapi berkas seperti daftar alat bukti, alat bukti surat atau tertulis, serta penyimpanan data dalam flashdisk. Dia juga memperbaiki permohonan tertulis karena sebelumnya permohonan untuk Provinsi Riau masih digabung dengan permohonan untuk Provinsi Sumut.

Selain itu, Gerindra juga menambahkan dokumen tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

Dua provinsi selanjutnya dipegang oleh Kuasa Hukum, Maulana Bungaran. Untuk Sulut, Maulana menyebut telah melengkapi berkas permohonan meliputi adalah surat kuasa Pemohon, daftar alat bukti, alat bukti surat tertulis, serta data dalam flashdisk.

Di provinsi ini, Gerindra juga memperbaiki permohonan tertulis untuk dibuat menjadi empat rangkap. Sementara untuk Provinsi Sulbar, Gerindra menambahkan daftar alat bukti, alat bukti tertulis, data dalam flashdisk, serta surat kuasa Pemohon.

Baca Juga:  Jalan Berlubang di Barru Ini Rusak, Pengendara Jadi Korban

Selanjutnya, terdapat tambahan terkait tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Terakhir permohonan tertulis yang masih sebatas satu rangkap dibuat menjadi empat rangkap.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tenggat waktu untuk melengkapi berkas permohonan yaitu pada 28-30 Mei 2019. Kamis (30/5) dini hari pukul 24.00 WIB menjadi batas akhir kelengkapan berkas.

Hingga saat ini, permohonan yang diterima MK sebanyak 327 untuk PHPU DPR dan DPRD, 10 permohonan PHPU DPD, serta satu permohonan PHPU Presiden.

Redaksi: Barrupos.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed