oleh

Pengerjaan Proyek Jalan Rabat Beton Tanpa Papan Nama Proyek

-Berita-1.071 views
Media Sosial

BARRU POS–-Jalan merupakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah gencar memberikan bantuan proyek terutama untuk program jalan rabat beton, salah satunya pekerjaan yang berada di Lingkungan jalanru Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, dengan program anggaran yang tidak jelas (bodong) karena Papan nama pekerjaan tidak terpampang di lokasi.

Proyek yang berlokasi di Lingkungan Jalanru Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja, sepanjang proyek tersebut sama sekali tidak nampak ada papan informasi yang menginformasikan nama jenis pekerjaan dan jumlah anggaran.

Baca Juga:  Polres Barru Gelar Serah Terima Jabatan Kapolsek, Kasat Intel dan Kasat Narkoba
Baca Juga:  Mantap, Lima Warga Barru Asal Malaysia akan Dijemput Khusus di Parepare
Baca Juga:  Memeriahkan HUT YKB Ke-40, Polres Pangkep Gelar Olah Raga Bersama

Salah satu tukang ceker di temui di lokasi Ikbal, mengatakan kepada media Barrupos.com, pada Selasa1 Oktober 2019.

Ikbal, mengatakan kami tidak tau karna kami hanya sebagai tukang ceker waktu kami tanyakan papan proyek, jalan rabat beton yang berlokasih Jalanru/Limpo. Lanjut Ikbal bengini pak kekantormaki tanyakan masalah papan proyek, di Pare-Pare.

Damri menjelaskan bahwa dilokasi juga tidak terdapat pemasangan plastik langsung saja di tuangi cor, tidak ampak papan nama, karena keterbukaan publik sudah jelas diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek

Saya sangat menyangkan hasil pekerjaannya dengan proyek pekerjaan tidak jelas, karena sesuai aturan seharusnya saat mau mulai dikerjakan harus dipasang papan nama proyek.

Supaya masyarakat mengetahui sumber anggarannya dan jenis pekerjaan,agar supaya masyarakat bisa ikut serta mengawasinya,” tutur Slamet kepada media.

Seraya menjelaskan isi papan proyek, diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

Menurutnya, tidak terpasangnya  papan nama proyek, bukan hanya bertentangan dengan perpres.

Tapi juga tidak sesusai dengan yang dituangkan pemerintah dalam undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Transparansi mutlak dilakukan. Semua berhak tahu, dana yang digunakan milik masyarakat juga. Pemerintah seharusnya mengingatkan setiap pelaksana untuk memasang papan proyek di lokasi, kalau tidak dianggap ya sebaiknya diberi sanksi, karena ini sudah jelas melangggar UU No 14 Tahun 2018 dan perpres, dan saya akan menjadikan proyek ini untuk dijadikan acuan dalam pelaporan ke lembaga audit  seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat. ” jelas Damri.

Laporan: Sudirman

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed