oleh

Penyebarluasan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan

-Berita-139 views
Media Sosial

Barrupos.com, Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 2 Tahun Tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah, yang di laksanakan di Hotel Yutefa, Kab. Barru. 28/8/2020

Ketua DPRD Prov. Sulawesi Selatan, A.Ina Kartika,dalam sambutannya menyampaikan bahwa tugas saya selaku ketua dprd adalah tanggung jawab saya buat masyarakat barru,karena saya berasal dari kabupaten barru,dan dalam kegiatan ini membahas tentang perda perubahan atas peraturan daerah provinsi sulawesi selatan tentang wajib belajar pendidikan menengah nomor 2 tahun 2017. Perda ini sangat penting buat pendidikan kita di sulawesi selatan,dengan pendidikan 12 tahun wajib belajar.Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Selatan terus dibenahi, salah satunya melalui memperbaiki tingkat lama sekolah. Jika sebelumnya warga Sulsel kebanyakan tamat SMP atau SD, maka ke depan diharapkan bisa sampai SMA atau sederajat. Artinya, pendidikan warga Sulsel serendah-rendahnya SMA atau sederajat dengan keluarnya Perda ini, tegas Ketua DPRD ini.

Pada sisi lain, ia juga mengimbau warga untuk memenuhi kewajiban menyekolahkan anak. Caranya Tentu dengan mendorong mereka terus sekolah dan tidak putus sampai SD atau SMP saja. Salah satunya misalnya tidak buru-buru menikahkan anak, atau membebaninya dengan pekerjaan membantu orang tua bekerja. Terkait keluarnya Perda, A. Ina menjelaskan aturan itu merupakan salah satu dari tiga fungsi anggota DPRD. Fungsi dimaksud adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 

Arkil Hafid. dari Dinas Pendidikan Yang hadir sebagai Pemateri dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa lahirnya perda ini bertujuan untuk melihat anak anak kita itu bisa sampai kependidikan menengah,dan bukan lagi wajib belajar 9 tahun,tapi harus 12 tahun.dan untuk sementara ini yang dalam sementara pembahasan yaitu wajib Paud dari umur 0-6 tahun,karenà pendidikan merupakan hal yang sangat urgent dan bersifat wajib bagi warga indonesia, ini ditingkatkan akses pemerataannya agar bisa mengakses pendidikan dengan menyiapkan semua standar,baik itu sarana prasarana, pendidikan, tenaga pendidikan dll,
Kalaupun ada warga yang putus sekolah,baik itu SD, SMP,dan SMA itu bukanlah masalah besar,karena saat ini sarana untuk mendapatkan pendidikan tersebut kita bisa mendapatkan pendidikan tersebut dengan cara mengikuti pendidikan paket A yg Setara dengan SD, Paket B setara dengan SMP, dan Paket C setara dengan SMA.untuk melahirkan SDM yang terbaik itu adalah wajib untuk menuntut ilmu pengetahuan pendidikan.

Baca Juga:  Pemkab Barru Dukung Peralihan STKIP Menjadi Universitas Muhammadiyah

H.Syamsuddin Muhiddin,ketua fraksi golkar dprd kab.barru juga mengatakan bahwa perda ini adalah hasil produk dari dpr dan pemerintah setempat yang d tetapkan dalam peraturan daerah,apalagi terkait dengan masalah pendidikan kita yang ada di Kab. Barru, dan sangat menjadi kewajiban buat kita semua selaku warga barru. Jadi bukan hanya orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak mereka, tapi ada peran pemerintah juga di dalamnya.

Reporter : Darwis

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed