oleh

PNS Bicara Politik

-opini-1.166 views
Media Sosial


Pegawai negeri sipil begitulah kira-kira jabatan yang paling digandrungi kalangan banyak orang. Pekerjaan yang mengaransi gaji dan tunjangan sampai hari tua. Tahun lalu, santer terdengar bahwa CPNS akan dibuka pada oktober 2018. Suatu kabar gembira bagi kebanyakan orang-orang. Informasi itu kemudian disambut dengan gegap gempita sembari menyiapkan berkas-berkas persyaratan sebagaimana yang diatur panitia seleksi. Pun, tak sedikit pula kalangan yang merespon negatif kabar demikian karena tahun dibukanya penerimaan adalah tahun politik. Bisa saja sangat potensial dimanfaatkan sebagai strategi meraup elektabilitas politik. Sangat terasa bagaimana atmosfer politik begitu panas, hingga penerimaan CPNS pun diceburkan ke arena kontestasi Pemilu tahun 2019. Namun, positif dan tidaknya respon yang mengudara, penting untuk tidak menyiakan-nyiakan kesempatan dan bergegas mempersiapkan diri menghadapi seleksi, tidak penting siapa Presidennya asalkan bisa memberikan pekerjaan.

Di tahun 2018 sejumlah tahapan-tahapan penerimaan telah dilalui. Menjelang 2019 pengumuman kelulusan telah diumukan. Sejumlah instansi telah mengumumkan kelulusan bagi peserta yang lulus. Siapa sangka, jumlah formasi yang dibutuhkan tidak sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Dikemudian hari perekrutan PPPK diumumkan sebagai opsi bagi pendaftar CPNS yang tidak lulus. Bahkan tersiar kabar sumbang akan dibuka pendaftaran CPNS berikutnya bagi 100.000 pada bulan maret mendatang. Hal ini kemudian kembali menimbulkan tanggapan-tanggapan hingga pembicaraan serius diruang publik. Dari publik dunia nyata hingga dunia maya. Di media sosial misalnya, kasak kusuk tentang perekrutan ini akan mudah didapati bagaimana jama’ah sosial media dengan tajam menelanjangi kabar-kabar demikian tak ketinggalan komentar versus blasan dari kubu Cebong dan Kampret. Sambil meledak-ledak, Cebong dan Kampret mampu menghubungkan isu seputar perekrutan CPNS demikian dengan berbagai jenis-jenis framming terkait kontestasi Pilpres 2019. Boleh dikata apapaun yang bisa di menyerang pakai saja, termasuk isu demikian. Tak sedikit PNS dari Cebong meluangkan banyak waktunya menangkis serang-serangan yang digencarkan oleh Kampret yang tak jarang juga PNS. Polemik-polemik seputar Perekrutan CPNS dan Pilpres 2019 semakin memperpanjang dinamika masyarakat menuju kontestasi demokrasi akbar lima tahunan April mendatang.

Baca Juga:  Menuju Dua periode, Jalan Suardi Saleh tidak Mulus

Lalu bagaimana nasib peserta yang telah dinyatakan lulus itu ?. Hampir dipastikan mereka yang telah menyandang status CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi tahapan terkahir tersenyum semringah. Bagaimana tidak, perjuangan yang benar-benar menguras tenaga bersaing memperebutkan satu jatah kursi panas di suatu instansi akhirnya menemui hasil. Ada yang tak menyangka, ada bersusah payah, ada yang menangis histeris, ada pula yang hanya bermodal nekat plus dorongan orangtua. Tapi siapa sangka diantara peserta yang lulus, rupanya banyak juga kalangan dari kubu Cebong dan Kampret. Ini yang menarik. Barangkali diantara sekian banyak pendaftar yang lulus, masuk kategori Cebong atau Kampret itu. Atau jangan-jangan pendebat-pendebat yang lalu-lalang di sosial media itu, sedikit banyaknya mereka (baca : peserta lulus) lah aktornya yang juga dari Cebong dan Kampret. Entahlah. Pada intinya selamat bagi yang lulus, baik Cebong dan Kampret tidak ada persoalan. Dari pihak Cebong barangkali akan semakin menguatkan dukungan pada calonnya, kelulusan mereka berkat kinerja dan keunggulan calon yang ia dukung yakni Petahana. Keunggulan yang diklaim tidak bakalan dimiliki sang Penantang. Sementara bagi Kampret yang lulus, barangkali akan berdalih bahwa hal itu bukan suatu prestasi tapi memang kewajibannya sebagai pemerintah sehingga tidak ada yang spesial dan tidak akan mengubah arah dukungan. Terlanjur basah ya sudah mandi sekali. Begitu kira-kira.

Rupanya, polemik-polemik seputar perekrutan CPNS ini tidak pernah bisa purna apabila menengok jagat media sosial hari ini. Cebong vs Kampret itulah kira-kira pengisi debat-debat panas jagat dunia maya. Sebuah debat instan tak kunjung usai, bahkan nihil menghasilkan konklusi. Persis debat kusir, bedanya hanya karena faktor kubu-kubuan (baca : Cebong dan Kampret) ditambah cacian, umpatan hingga ujaran kebencian. Namun bisa dimafhum, bahwa Pilpres kali ini memang menguras tenaga dan pikiran. Seolah masyarakat kita terpola menjadi Cebong dan Kampret akibat issu politik yang kian memanas menuju Pemilu April mendatang. Pun, perbincangan seputar Pemilu terkhusus Pilpres menarik minat seluruh masyarakat Indonesia. Seolah semua perhatian masyarakat kita tertuju kesana.

Baca Juga:  Berpetualang Menyusuri Puing-Puing Sejarah Belanda di Kota Benteng, Selayar, Sulsel

Bagi sebagian PNS, bicara politik barangkali tabu atau bahkan tidak boleh mengingat eksistensi aturan yang melarangnya begitu. Juga karena taat independensi dan kode etik. Konsekuensi terberat adalah dimutasi kalau tidak diberhentikan. Peraturan yang demikian adalah momok bagi siapapun PNSnya. Sehingga mereka sangat berhati-hati bicara politik dimuka umum apalagi di media sosial. Namun, menurut saya hal itu tidak perlu menjadi kekhawatiran juga sebagai batu sandungan jika ingin bicara politik. Oleh karena pada dasarnya PNS sangat perlu membaca dinamika politik agar tidak tertatih-tatih dalam menentukan arah dan pilihan politiknya.

Seorang PNS bagi saya sangat wajib ikut berpartisipasi dalam konstestasi politik. Setidaknya dua hal. Pertama, dari perspektif partisipasi. Bahwa PNS adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam politik. Seorang PNS harus terlibat secara aktif pada setiap kontestasi politik baik skala lokal, regional dan nasional. Hal ini urgen, mengingat PNS adalah bagian terkecil dalam piramida masyarakat politik. Salah satu indikator keberhasilan politik dalam suatu negara yakni apabila seluruh lapisan masyarakatnya terlibat aktif ikut menentukan pilihan politik. Hanya, dalam proses menentukan pilihan politik itu sendiri tidak seharusnya ditunggangi rasa kefanatikan. Tetap fair dan kedepankan objektivitas dalam memilah pilihan. Apalagi hal ini diperkuat omongan Syekh Napoleon Bonaparte bahwa “tidak ada ruang di kepala seorang fanatik yang bisa dimasuki akal sehat” Kedua, dari perspektif edukasi. Seorang PNS sebaiknya kritis kalau tidak ingin dikatakan progresif dalam membaca situasi dan kondisi politik kekinian.

Statusnya sebagai PNS tidak semestinya melunturkan daya kritisnya sebagai warga. Mereka (baca : PNS) sangat perlu merumuskan gagasan-gagasan politik tersendiri. Jika memungkinkan, PNS harus mampu menjahit narasi politik pembanding agar tidak hanyut dalam arus politik mainstream. Kalau sedikit punya keberanian, gagasan dan narasi pembanding tadi harus didorong dalam ruang-ruang yang bisa dinikmati dan dikonsumsi banyak orang, baik itu dalam jurnal, makalah, esai dan lain-lain. Tujuannya agar PNS tidak apolitik dan ahistoris terhadap politik serta memberikan nilai edukatif ke masyarakat publik. Bahwa sebagai warga politik yang baik haruslah punya gagasan dan narasi politik agar tidak terdikte dan hanyut dalam pusaran politik yang ada. Karena sejatinya PNS adalah masyarakat publik bukan masyarakat privat. Sedikit-sedikit rahasia-rahasian, salah sedikit diam-membungkam diri.

Baca Juga:  Reformasi Kebijakan Publik (Perspektif Makro dan Mikro

Sebagai akhiran, maka saya menyatakan mari cerdas dalam berpolitik. PNS bukan hanya abdi negara tapi sebagai penyumbangan gagasan untuk bangsa dan negara. Secara filosofis, Anregurutta Aristoteles dari bumi Yunani telah menegaskan bahwa manusia adalah Zoon Politicon. Maka PNS ataupun masyarakat lainnya jangan menutup mata terhadap perkembangan politik seolah-olah tidak peduli pada apa yang terjadi. Karena pada hakikatnya semuanya diwujudkan melalui politik. Gaji naik melalui politik, tunjangan naik melalui politik juga, adanya sertifikasi juga karena melalui politik. Yang menjadi larangan keras bagi PNS adalah ketidakbolehannya terlibat secara aktif dalam politik praktis (baca : timses, tim kampanye, anggota partai politik dan sejenisnya). PNS bicara politik menurut saya boleh-boleh sahih sepanjang politik itu dibincang dari perspektif gagasan dan narasinya.

Politik akan semakin menarik jika diulas dari sisi gagasan dan narasinya, bukan gontok-gontokan seperti yang dipertontonkan para timses maupun pendukung para kandidat politik. PNS bicara politik bukan hanya boleh tapi wajar. Sepersekian banyak tugas dan besarnya tanggungjawab seorang PNS tidak akan bisa memudarkan eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat politik. Jika mau bicara politik bicara saja, tidak peduli PNS atau bukan PNS.

Sabtu, 16 Februari 2019
Muhammad SuryAdi
(Koordinator GUSDURian Barru)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed