oleh

RDP, LSM dan BPN Bersama DPRD Barru Terkait Pengurusan Tanah Berbelit-belit

-Berita-386 views
Media Sosial

BARRU POS – Pengurusan sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupten Barru dinilai berbelit-belit, dimana warga harus bolak-balik.

Seperti di alami Kordinator Yayasan Kompak Barru dan Ketua Ormas Laki Barru mengaku di sulit dalam melakukan pengurusan sertifikat tanah di BPN Barru, saya pertayakan SOP BPN Barru apa betul dijalanlan ini, kenapa kok lama sekali kalau ada mau di urus disitu,”katanya Andi Agus.

Koordinator Kompak juga mengalami mengalami hal serupa, dengan menilai proses pengurusan sertifikat tanah yang kian berbelit-belit kami, harapkan kepala BPN Kabupaten jalan sesuai SOP yang ada, jangan telalu lama kalau ada mau di urus, mohon pak, Kepala BPN Barru, memberikan edukasi kepada anggotanya dilapangan,” harap Harisman.

Anggota DPRD Barru Rusdi Cara, Fraksi Golkar juga berharap kepada BPN Barru melakukam perbaikan, terkait pengurusan sertifikat tanah dan penkuran Tanah dilapangan, adanya perbahan jajaran BPN Barru,” harap Rusdi Cara.

Sementara Kepala BPN Kabupaten Barru, Tatang Mulyana berjanji, akan melakukan edukasi kepada anggotanya, Insya Allah pak Anggota Dewan, LSM, dan Wartawan yang di Rapat dengar pendapat ini, akan kami tidak lanjuti solusinya terkait permasalahan kepada jajaran kami,” tutur Tatang Mulyana.

Perlu diketahui daftar standard waktu penerbitan izin berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010:

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Selama 98 Hari. Pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) Perorangan selama 38 hari untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi.

Waktu 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang luasnya 2.000-5.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian lebih dari 5.000 meter persegi.

Baca Juga:  Lagi, Terjadi Gantung Diri di Barru Diduga Depresi

SHM Badan Hukum selama 38 hari untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang luasnya 2.000-5.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian lebih dari 5.000 meter persegi.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Perorangan selama 38 hari untuk tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya 2.000-5.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 meter persegi.

HGB Badan Hukum selama 38 hari untuk tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi.

Sertifikat Hak Pakai Perorangan WNI ‎selama 38 hari untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian lebih dari 150.000 meter persegi.

Sertifikat Hak Pakai Perorangan WNA selama 38 hari untuk tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi.

Baca Juga:  Danramil Meurah Dua Olah Lahan Sawah Jadi Produktif

Sertifikat Hak Pakai Badan Hukum Indonesia selama 38 hari untuk tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi.

Sertifikat Hak Pakai Badan Hukum Asing selama 38 hari untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian lebih dari 150.000 meter persegi.

Hak Pakai Instansi Pemerintah selama 38 hari untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian lebih dari 150.000 meter persegi.

Hak Pakai Pemerintah Asing selama 38 hari untuk tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya 2.000-150.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi.

Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemda/BUMN/BUMD selama 97 hari. Wakaf Tanah yang belum bersertifikat selama 98 hari. Wakaf Tanah dari Tanah Negara selama 57 hari.

Tim: barrupos.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed