Barrupos.com Jakarta – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dinilai gagal mengatasi permasalahan stunting pada anak di Sulawesi Barat.
Hal itu muncul dari gerakan puluhan mahasiswa SulBar yang mengatas namakan dirinya sebagai Forum Pemuda Sulbar Jabodetabek Sulawesi Barat (Forpesur sulbar) di Jakarta Jum’at 17 Maret 2023.
Mereka mendesak KPK untuk memeriksa Kadis Kesehatan Sulbar dalam waktu dekat ini karena banyaknya permasalahan yang beredar di internal Dinas Kesehatan Sulbar yang tidak tertangani dengan baik.
Hal itu ditegaskan oleh Jendral lapangan (Jenlap) dan Koordinator lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam keterangan yang diterima awak media pada saat usai melakukan unjuk rasa Ali Mustofa sebagai Jendlap Forpesur Jabodetabek menilai Sulawesi Barat masih urutan teratas kasus stanting tidak berbanding dengan anggaran untuk penanganannya.
“Sulawesi Barat masih urutan teratas kasus stunting setelah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan anggaran tiap tahunnya bertambah dari tahun 2022 sebesar 148,6 Miliar, kini di tahun 2023 anggaran percepatan penanganan stunting 208,98 Miliar”, tegas Ali.
Sementara itu, Adi Saputra menilai ada ketidakseriusan pemerintah khususnya Dinas Kesehatan yang menangani program penanganan stunting di Sulbar.
“Kami menilai ini bukan soal besaran anggaran dari tahun ke tahun bertambah, tapi keseriusan kita realisasi program itu tepat sasaran”, tuturnya.
Setelah menunjukkan rasa di depan KPK di jalan Kuningan. Pasukan aksi ingin membakar spanduk dan foto Kedinkes Sulbar, tetapi dilarang oleh pihak aparat demi mengurangi polusi serta kemacetan yang lebih parah.
Puluhan siswa ikut dalam 1 komando dan memutar haluan untuk pulang setelah hampir 3 jam orasi saling bergantian.
Diwakilkan oleh Jenlap Mustafa. Sebagai suatu gerakan terkonsolidasi dari puluhan mahasiswa mereka berjanji akan melakukan aksi Jilid II dengan kekuatan massa yang jauh lebih besar.
