BARRUOOS.COM, BARRU – Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan workshop bertajuk Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2025 di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah kepala desa, aparat pemerintah daerah, serta perwakilan dari kementerian terkait di baruga singkeru adae’, selasa (22/04/2025) pagi tadi.
Workshop ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan desa serta memastikan pembangunan desa berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Seperti yang disampaikan oleh ketua panitia Muhammad Ashaf bahwa tujuan pokok kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan hasil pembangunan keuangan Desa pada tingkat Kabupaten maupun Desa.
Kemudian yang kedua meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah khususnya perangkat desa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
” karena Kita tahu bersama bahwa salah satu komponen anggaran kita yang cukup besar alokasinya sampai berakhirnya tahun 2024 kemarin kita sudah mengalokasikan Desa secara nasional kurang lebih 353 triliun ini anggaran yang cukup besar dan cakupannya boleh dibilang paling luas karena mencakup seluruh Nusantara ” Ujarnya.
Selain itu, acara ini menjadi wadah diskusi terbuka antara pemangku kepentingan pusat dan daerah guna mengidentifikasi tantangan dan merumuskan solusi atas permasalahan dalam pengelolaan dana desa.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan desa.
“Kami berharap workshop ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menambahkan bahwa penguatan pengawasan internal sangat penting dalam rangka mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari yang turut hadir dalam kegiatan ini sekaligus membuka acara workshop tersebut mengapresiasi inisiatif BPKP dan DPR RI Komisi XI yang telah memilih Kabupaten Barru sebagai tuan rumah.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata,” ungkapnya.
Workshop ini diisi dengan sesi pemaparan, diskusi panel. Kegiatan ini juga menjadi forum penting untuk mendengarkan aspirasi langsung dari para kepala desa dan perangkat desa di wilayah Kabupaten Barru.
